Pendahuluan

Dalam rangka pengendalian penggunaan kawasan hutan dan percepatan pelayanan pinjam pakai kawasan hutan termasuk di pertambangan yang meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri No.16/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan ini mengatur tata cara permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), kewajiban pemegang persetujuan prinsip dan pemegang IPPKH baik pada perusahaan pada tahap produksi dan survey/eksplorasi serta tata cara perpanjangan izin hingga sanksi pencabutan IPPKH. Peraturan ini juga memuat kewajiban keuangan bagi pemegang persetujuan prinsip dan IPPKH berupa pengganti nilai tegakan, provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

Menurut peraturan ini pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan akan di berikan secara bertahap dengan mengevaluasi penggunaan lahan sebelumnya. Pertambangan operasi produksi juga di wajibkan memiliki policy advisor bidang kehutanan.

Workshop 2 hari ini akan membahas secara tuntas tata cara pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan; bagaimana cara penghitungan L1, L2 dan L3, penentuan kompensasi lahan, penghitungan PNBP, pembuatan peta baseline dan realisasinya dengan peta lokasi 1:50,000, persyaratan citra satelit resolusi sangat tinggi serta izin lingkungan dan dokumen Amdal. Workshop ini juga akan menerangkan tata cara revegetasi dan rehabiliasi DAS di sekitar daerah tambang.

Rencana dan peta baseline penggunaan kawasan hutan ini memuat secara rinci luas kawasan hutan yang akan di pergunakan baik untuk daerah bukaan tambang, pembangunan infrastruktur penunjang maupun rencana reklamasi untuk areal yang sudah tidak terpakai. Rencana dan Peta baseline akan memuat kategori L1, L2 dan L3 yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan besaran tarif penerimaan bukan pajak (PNBP) yang harus di bayarkan oleh perusahaan kepada Negara.

Workshop ini wajib bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan mengingat para pelaku pertambangan contohnya, sering diperhadapkan dengan situasi yang dinamis dalam operasionalnya seperti perubahan lokasi pembukaan tambang karena sebaran/deposit yang ada tidak sesuai dengan hasil explorasi atau perusahaan tidak mampu merealisasikan target penggunaan kawasan hutan yang tercantum dalam rencana dan peta baseline. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pelaku usaha pertambangan karena tetap harus membayarkan PNBP sesuai dengan rencana dan peta baseline.

Peserta akan mendapatkan berbagai simulasi termasuk cara pembuatan baseline rencana penggunaan kawasan hutan untuk memudahkan memahami aturan dan peraturan terkait dengan izin penggunaan kawasan hutan.

Apa Yang Didapatkan dari Workshop

• Memahami peraturan Peraturan Menteri No 16/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
• Memahami  proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan memahami persyaratan sesuai dengan ketentuan
• Memahami tata cara penghitungan PNBP
• Memahami tata cara pembuatan rencana peta baseline dan peta resolusi sangat tinggi
• Memahami tata cara penentuan areal terganggu dan areal reklamasi
• Mampu membedakan kategori L1, L2 dan L3 di areal izin pinjam pakai kawasan hutan
• Memahami strategi untuk meningkatkan quota kawasan hutan.
• Memahami tata cara pembuatan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan laporan realisasi penggunaan kawasan hutan.
• Memahami tata cara penyusunan rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi
• Memahami rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Memahami rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan
• Networking