Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup selalu menjadi isu yang sangat sensitif di sektor pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi lahan bekas tambang mineral dan batubara.

Pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Namun demikian, reklamasi tentu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan karena harus mempertimbangkan berbagai parameter sesuai peraturan yang berlaku.

Pekerjaan reklamasi lahan bekas tambang juga tidak hanya terkait antara pemegang izin pertambangan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetapi juga dengan stakeholder lain, seperti masyarakat sekitar tambang.

UU No.3 Tahun 2020 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir, tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang, atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang, dapat dipidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Webinar ini mencoba menggali alternatif kegiatan reklamasi di bekas lahan tambang melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai salah satu solusi untuk menjamin keberlanjutan sumber daya energi yang juga bermanfaat bagi masyarakat di daerah sekitar tambang.

Apa saja yang harus dilakukan oleh pemegang izin pertambangan terkait dengan reklamasi dan paska tambang yang diatur di UU Minerba No.3/2020? Seperti apa potensi EBT seperti solar PV untuk di kembangkan dalam kegiatan reklamasi?

Webinar ini akan mengulas tentang:

• Kewajiban reklamasi bekas lahan tambang sesuai UU Minerba No.3/2020.
• Potensi pengembangan energi baru dan terbarukan untuk proyek kegiatan reklamasi lahan bekas tambang batubara dan mineral
• Bagaimana ketersedian teknologi PV solar dalam mewujudkan green mining?

Target Peserta

• Pemerintah – Pusat dan Daerah
• Divisi Pengembangan Usaha (Business Development)
• Devisi Operasi dan Produksi
• Kepala Teknik Tambang Batubara dan Mineral
• Divisi Lingkungan Hidup
• Divisi Procurement
• Konsultan Pertambangan
• Kontraktor Pertambangan

Program