PT. PLN (Persero)

Start date: November 18, 2022 End date: November 23, 2022

PT. PLN (Persero)

 

INFORMASI PENGADAAN

 No Pengadaan : EPROC-4100-20221117-4100-00001

Nomor RKS   : 023.RKS/DAN.01.02/F20000000/2022

Nama Pengadaan : Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pekerjaan Pengangkutan Bahan Bakar MFO milik PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT dari Depo Pertamina Penyedia MFO ke Tangki Timbun MFO di PLTD Tenau – Kupang

Lokasi Pengumuman : UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Pengumuman Pengadaan  : 18/11/2022 09:00 -  23/11/2022 15:00

Pendaftaran dan Download Dokumen Tender / RKS  : 18/11/2022 09:00  -  23/11/2022 15:00

Pemberian Penjelasan : 23/11/2022 09:00  - 23/11/2022 11:00

Upload Dokumen Penawaran  :   24/11/2022 00:00  -   30/11/2022 21:00

Kategori Pengadaan : JASA LAINNYA

Metode Pengadaan : TERBUKA

Kualifikasi : PASCA KUALIFIKASI

Jenis Dokumen : SATU TAHAP DUA SAMPUL

Evaluasi Penawaran : SISTEM GUGUR

Metode Penawaran Harga : REVERSE AUCTION TERTUTUP

Kualifikasi Penyedia : Besar;Kecil;Menengah

Bidang

- Transportasi

Sub bidang

- Usaha Jasa Angkutan

Detail Administrasi

1 Kuisioner Integrity Due Diligence (IDD)          12) Mengisi dan Menandatangani Formulir Isian Kuesioner Integrity Due Diligence Mitra Berbentuk Badan Usaha;

2 Bukti Tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir serta bukti setoran pajak (SSP) PPh pasa 29 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir        13) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;

3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti perusahaan telah terdaftar berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1982 atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS);

4 Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP)          6) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

5 Copy of employment agreement            11) Mengisi dan Menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Anti Gratifikasi Mitra PLN;

6 Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan/ Keterangan Domisili.      4) Memiliki Tempat Kedudukan yang Jelas yang jelas serta dapat dijangkau dengan pos yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

7 NPWP Perusahaan            5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

8 Pakta Integritas      10) Menandatangani Pakta Integritas Mitra PLN sesuai Lampiran 3 Dokumen Tender/RKS ini;

9 Surat Pernyataan bahwa secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak  8) Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum;

10 Copy Akte Pendirian Perusahaan        1) Memiliki Akta (landasan hukum) Pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila KSO, maka semua anggota yang terikat wajib melampirkan Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya);

11 Perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan (dalam hal berbentuk persekutuan usaha/partnership)         14) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa berbentuk persekutuan usaha (partnership), maka Penyedia Barang/Jasa wajib mempunyai perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)/ Joint Operation/ kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan (Consortium Agreement) dan disahkan oleh Notaris;

12 Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak masuk dalam daftar penyedia Barang/Jasa yang terkena daftar hitam (blacklist)         9) Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak masuk dalam daftar Penyedia Barang/Jasa yang terkena Sanksi Daftar hitam (Blacklist);

13 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  2) Memiliki perizinan sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan surat Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Kementrian ESDM RI yang telah mendapat Nomor Registrasi Usaha Pengangkutan BBM dari BPH Migas;

14 Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilan,tidak bangkrut,kegiatan usaha tidak dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana            7) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Detail Keuangan                              

1 dai yang didukung dengan laporan keuangan tahun terakhir (tahun 2021) yang telah diaudit ;

2 Surat Dukungan Bank      3) Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan.

3 Referensi Bank

Detail Teknis

1 Daftar Peralatan Kerja, Peralatan K3 dan perlengkapan/sarana kerja sesuai persyaratan teknis pada Dokumen Tender/RKS ini. 11) Copy Sertifikat PSA (Pertamina Safety Approval).

2 Sertifikat Keahlian (SKA)           10) Copy Ijazah Kelautan untuk Moda Transportasi Laut.

3 Pengalaman Pekerjaan di bidang sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terakhir yang dibuktikan dengan copy kontrak/perjanjian dan copy BASTP akhir.         1) Memiliki kemampuan pada kategori pekerjaan yang sejenis atau setara yang dibuktikan dengan daftar pengalaman kerja yang pernah dan atau sedang dilakukan, dan Copy Surat Perjanjian yang sudah selesai dikerjakan serta sebaiknya dilengkapi/dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Hasil Pekerjaan;

4 Sertifikat Ahli K3 6) Copy Sertifikat Keselamatan yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan yang masih berlaku.

5 Memiliki Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau OHSAS (minimal 18001:2007) 1) Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC).

6 Daftar Peralatan dan Perlengkapan Proyek      12) Daftar Peralatan Kerja dan Sarana Transportasi Laut dan Darat.

7 Surat Izin Lingkungan      4) Copy Blue Card yang dikeluarkan oleh Club P&i;

8 Daftar alat produksi utama dan fasilitas           8) Daftar Rincian Kondisi Kepemilikan Sarana Angkutan Laut.

9 Daftar alat ukur/uji           5) Copy Surat Ukur Internasional yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan yang masih berlaku.

10 Sertifikat Kompetensi untuk Tenaga Kerja    7) Copy Sertifikat Lain yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan.

11 Dokumen keanggotaan Asosiasi          2) Copy Bukti Keanggotaan Indonesian National Shipowner’s Association (INSA);

12 Sertifikat Kompetensi untuk Tenaga Teknis  3) Copy Sertifikat Yang Dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk Sarana Angkutan Laut yang digunakan, yang masih berlaku.

13 Data Personalia/Tenaga Ahli

 

PT PLN (PERSERO)